Industri

TUGAS MAKALAH

INDUSTRI

                       

                        NAMA                        : Eko Budi Prasetyo

                        KELAS                       : 2IB04

                        NPM                           : 12415155

UNIVERSITAS GUNADARMA

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-NYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan teman-teman dan guru pembimbingan Bpk. Andi Asnur Pranata Muhibah Hadmar.

Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih lagi

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini

Bekasi, November 2016

                                                                                                       

                                                                                                                    Penyusun

(Eko Budi Prasetyo)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan disebut sebagai Industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Contoh hasil industri yang berbentuk jasa adalah pada asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi (pengiriman barang), dan lain sebagainya.

Industri yang memproduksi hampir semua alat-alat yang kita gunakan, obat yang kita minum, atau makanan yang kita makan. Karena itu, industri sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu, pemerintah serius mengembangkan sektor industri terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut

1.      Apa yang dimaksud dengan definisi Industri dan Pertanian Menurut Para Ahli?

2.      Apa saja dampak positif dan negatif dari pembangunan industri?

3.      Apa saja faktor pendung dan penghambat usaha industri?

C. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang industri dan pertanian serta manfaatnya bagi kehidupan manusia

BAB II

PEMBAHASAN

 A. Pengertian Industri Menurut Para Ahli

Ada banyak pengertian industri menurut para ahli diantaranya:

1.      Hasibuan, Memahami industri sangat luas, dapat dalam lingkup makro dan mikro. Dalam usaha mikro adalah kumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang homogen, atau barang yang memiliki sifat dpt sangat erat. Dalam hal pendapatan cenderung pembentukan makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi industri ini dalam batas-batas mikro sebagai kumpulan perusahaan yang memproduksi barang-barang, sementara makro dapat membentuk pendapatan.

2.      Menurut Moh. Hatta, Industri adalah upaya untuk mengubah struktur pertanian ke dalam struktur industri.

3.      UU No. 5 Tahun 1984, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

4.      Menurut Encyclopedia Indonesia, Industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk konsumsi, tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga kepada masyarakat.

5.      Encyclopedia Americana, Industri adalah kegiatan kelompok yang menumbuhkan benda ekonomi dan pengguna.

6.      Sudut pandang Geografi, Industri adalah sesuatu yang merupakan perpaduan dari subsistem fisik dan subsistem manusia.

7.      Badan Pusat Statistik, Industri adalah unit usaha yang berjalan kesatuan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili di tempat tertentu atau lokasi dan memiliki catatan administrasi tersendiri.

8.      Tim Grasindo, Industri adalah semua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang.

9.      Menurut George T. Renner, Industri adalah semua kegiatan manusia dalam ekonomi produktif / memproduksi barang dan uang.

10.  Sukimo, Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam sektor sekunder.

11.  Kartasapoetra, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan desain industri dan teknik industri.

12.  Dra. Sri Milaningsih, Industri berasal dari bahasa Latin, yang berarti bahwa tenaga kerja atau tenaga kerja Perindustrian.

13.  I Made Sandi, Industri adalah suatu usaha untuk menghasilkan barang jadi untuk bahan baku atau bahan baku melalui proses produksi budidaya dalam jumlah besar sehingga barang dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan kualitas tertinggi.

14.  Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara, Industri adalah kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk tujuan penjualan.

15.  Teguh S. Pamudi, Industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang dipertukarkan dengan satu sama lain.

16.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Industri adalah kegiatan proses atau barang proses dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin.

17.  Anto Pracoyo dan Tri Kurnawangsih, Industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di pasar.

18.  Hinsa Sahaan, Industri merupakan bagian dari proses pengelolaan bahan baku menjadi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi menjadi barang yang berharga kepada masyarakat.

19.  Wirastuti, industri adalah pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang membawa keuntungan.

20.  Dini Natalia, industri merupakan pengolahan bahan baku menjadi barang yang membawa keuntungan.

B. Tujuan Pembangunan industri

Tujuan dari pembangunan industri diantaranya:

1.      Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;

2.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

3.      Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;

4.      Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

5.      Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;

6.      Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

7.      Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

8.      Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

C. Dampak Positif Dan Negatif Pembangunan Industri

Dampak Positif

1.      Terbukanya lapangan kerja

2.      Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat

3.      Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat

4.      Menghemat devisa negara

5.      Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat

6.      Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri

7.      Penundaan usia nikah

Dampak Negatif

1.      Terjadi pencemaran lingkungan

2.      Konsumerisme

3.      Hilangnya kepribadian masyarakat

4.      Terjadinya peralihan mata pencaharian

5.      Terjadinya urbanisasi di kota-kota

6.      Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Usaha Industri

Faktor Pendukung:

1.      Indonesia kaya bahan mentah

2.      Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak

3.      Tersedia pasar dalam negeri yang banyak

4.      Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri

5.      Tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk industri

6.      Stabilitas politik yang semakin mantap

7.      Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal permodalan, alih teknologi, dll.

8.      Letak geografis Indonesia yang menguntungkan

9.      Kebijaksanaan pemerintah yang menguntungkan

10.  Tersedia sumber tenagalistrik yang cukup

Faktor Penghambat:

1.      Penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan

2.      Mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain

3.      Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan

4.      Jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dengan negara lain

5.      Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum merata di seluruh Indonesia

6.      Modal yang dimiliki masih relatif kecil

E. Pengertian Pertanian Menurut Para Ahli

Pengertian Pertanian dalam arti luas adalah semua yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, kehutanan, dan peternakan, perikanan. Pertanian Pertanian dalam arti sempit adalah suatu budidaya tanaman kedalam suatu lahan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia.

F. Definisi Pertanian/Agriculture Menurut Para Ahli:

1.      Menurut Mosher (1966),pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehinggga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

2.      Menurut Van Aarsten (1953),agriculture adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

3.      Pengertian Pertanian Menurut David Ray GriffinPertanian adalah masalah yang paling disalahpahami, rumit, terabaikan, dan tidak diinginkan

4.      Pengertian Pertanian Menurut Y.W. Wartaya WinangunPertanian adalah hal yang substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara

5.      Pengertian Pertanian Menurut Mosher Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola danmerangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehinggga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

6.      Pengertian Pertanian Menurut SpeddingPertanian dalam pandangan modern merupakan kegiatan manusia untuk manusia dan dilaksanakan guna memperoleh hasil yang menguntungkan sehingga hams pula meliputi kegiatan ekonomi dan pengelolaan di samping biologi.

7.      Pengertian Pertanian Menurut Indianto Mu’inPertanian adalah kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia, sebab lebih dari 80% penduduk bekerja pada sektor pertanian

8.      Pengertian Pertanian Menurut Sri Sulestari Pertanian adalah jenis usaha yang menenkankan pada pengolahan tanah dan tanaman yang ditanam berupa tanaman pangan

9.      Pengertian Pertanian Menurut Word BankPertanian merupakan pemakai air terbanyak yang mempunyai andil peda terjadinya kelangkaan air. Pertanian merupakan salah satu pelaku utama dalam pengurasan air tanah, polusi agrokimia, keletihan tanah, dan perubahan iklim global, serta penyumbang hingga 30% dari emisi gas rumah kaca

10.  Pengertian Pertanian Menurut Karwan A. Salikin Pertanian merupakan bagian agroekosistem yang tak terpisahkan dengan subsistem kesehatan dan lingkungan alam, manusia dan budaya saling mengait dalam suatu proses produksi untuk kelangsungan hidup bersama

11.  Pengertian Pertanian Menurut Dwi HaryantiPertanian merupakan suatu usaha manusia dalam bercocok tanam dimana objeknya merupakan sebuah lahan kosong

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan:

1.      Industri Adalah Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Contoh hasil industri yang berbentuk jasa adalah pada asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi (pengiriman barang), dan lain sebagainya.

2.      Pertanian adalah semua yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, kehutanan, dan peternakan, perikanan. Pertanian Pertanian dalam arti sempit adalah suatu budidaya tanaman kedalam suatu lahan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia

https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/08/14/makalah-tentang-industri/

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri

https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klasifikasi_Industri

TUGAS MAKALAH

PERTAMBANGAN

                       

                        NAMA                         : Eko Budi Prasetyo

                        KELAS                                    : 2IB04

                        NPM                            : 12415155

UNIVERSITAS GUNADARMA
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-NYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan teman-teman dan guru pembimbingan Bpk. Andi Asnur Pranata Muhibah Hadmar.

Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih lagi

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini

Bekasi, November 2016

                                                                                                                    Penyusun

(Eko Budi Prasetyo)

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan manusia semakin beragam salah satunya adalah kebutuhan papan/tempat tinggal. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan pemukiman. Guna memenuhi kebutuhan lahan yang semakin lama makin sempit maka manusia dengan berbagai cara melakukan perluasan lahan yaitu dengan menambang/mengepras gunung dan perbukitan. Kehidupan di era modern tidak luput dengan industri untuk memproduksi barang/jasa. Semakin pesatnya pertumbuhan kota maka lahan makin terbatas dan kebutuhan lahan untuk industri di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi dan penambangan mineral bukan logam. (Almaida, 2008).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Namun, sangat disayangkan pemerintah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. (Hasibuan, 2006).

Menurut Dyahwanti (2007), berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang ada maka diperoleh nilai perbandingan sebesar 0.67. Angka ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir sesungguhnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Padahal kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi lahan. Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu. Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir. Jadi apabila dihitung keseluruhan biaya kerugian lingkungan yang terjadi dengan adanya kegiatan penambangan pasir akan menghasilkan nilai yang sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan.

Walaupun kegiatan penambanga sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buru dari lokasi penambangan yang terdapat pada kecamatan waeapo tersebut tidak memiliki Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).

Akibat penambangan ini mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik di lapisan ini yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman sehingga menjadi subur. Lapisan humus ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumah. Adanya lubang-lubang bekas penambangan mengakibatkan lahan tidak bisa dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang akan digenangi air sehingga berpotensi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami perubahan yaitu permukaan sungai melebar yang dapat mengakibatkan erosi. (Hasibuan, 2006).

Kegiatan penambangan emas dalam hal ini akan menjadikan rusaknya lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah yang berada disekitarnya. Kegiatan penambangan emas dengan laju erosi dan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) tinggi membahayakan menyebabkan sebagian tanah yang berada di sekitarnya, terutama yang berada di bagian atas akan mengalami longsor. Hal seperti ini jelas sangat berbahaya dan menimbulkan ketakutan pada pemilik tanah sekitar yang tanahnya belum digali. Hal ini terjadi karena penambang tidak menerapkan sistem teras pada tanah sekitarnya sehingga terbentuk tebing yang tinggi. Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara sepintas tampak menguntungkan namun apabila dikaji lebih dalam dan dibandingkan dengan kerugian lingkungan dalam rupiah maka tampak jelas bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh. (Dyahwanti, 2007).

Diperlukan ketegasan dan keberanian dari aparat pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Jika upaya penyelamatan lingkungan terhadap daerah konservasi masih setengah hati maka sumber daya alam yang ada saat ini kemungkinan tidak akan dirasakan oleh generasi mendatang. Usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan sudah berkali-kali didesak oleh BLH Kabupaten Buru terhadap penambang seperti membuat embung atau penambangan dilakukan dengan terasering, sehingga aktivitas mereka tidak merawankan pekerja maupun warga sekitar. Pemerintah kabupaten juga mendesak agar penambang maupun pemilik untuk merawat infrastruktur jalan di lokasi penambangan . Lahan bekas penambangan agar dikembalikan lagi seperti semula dengan melakukan reboisasi. (Suara Merdeka, 2012).

B.      Perumusan Masalah

Penambangan emas di Kecamatan Waeapo, kabupaten Buru mempunyai potensi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Kecamatan Waeapo merupakan daerah permukiman yang cukup padat. Melihat kenyataan yang ada, mendorong penulis untuk melakukan kajian dan mengevaluasi seberapa jauh kerusakan lingkungan fisik dan sosial yang terjadi dan rumusan pengelolaan lingkungan. 

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1)             Bagaimana kerusakan lingkungan fisik yang terjadi akibat kegiatan penambangan mineral bukan logam di Kecamatan Waeapo?

2)             Bagaimana dampak sosial akibat penambangan mineral bukan logam terhadap masyarakat di Kecamatan Waeapo?

3)             Bagaimana rumusan pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan?

C.      Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1.             Mengkaji kerusakan lingkungan fisik akibat penambangan mineral bukan logam di Kecamatan Waeapo.

2.             Mengkaji dampak sosial akibat penambangan mineral bukan logam terhadap masyarakat di Kecamatan Waeapo.

3.             Merumuskan usulan pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan.

D.      Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi :

1.             Pemerintah Kabupaten Buru : Dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pembelajaran yang muncul diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa.

2.             Penulis : Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan penambangan mineral bukan logam secara baik dan benar.

3.             Ilmu Pengetahuan :Bermanfaat untuk pengembangan konsep akademis dibidang pengelolaan lingkungan utamanya terkait dengan konsep pengelolaan penambangan mineral bukan logam secara baik dan benar.

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Definisi Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

B.            Usaha pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 8 (delapan) macam yaitu:

1)             Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

2)             Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

3)             Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

4)             Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

5)             Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.

6)             Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

7)             Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

2)             Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.\

Usaha pertambangan ini dikelompokkan atas:

a.              Pertambangan mineral; dan

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.Pertambangan mineral digolongkan atas:

a.             Pertambangan mineral radio aktif;

b.             Pertambangan mineral logam;

c.             Pertambangan mineral bukan logam;

d.            Pertambangan batuan.

b.             Pertambangan batubara.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

C.           Konsep Pengelolaan Pertambangan

Menurut Sudrajat (2010), cap atau kesan buruk bahwa pertambanganmerupakan kegiatan usaha yang bersifat zero value sebagai akibat dari kenyataan berkembangnya kegiatan penambangan yang tidak memenuhi kriteria dan kaidahkaidah teknis yang baik dan benar, adalah anggapan yang segera harus segera diakhiri. Caranya adalah melakukan penataan konsep pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar. Menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri yang akan terus berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri yang dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan berwawasan jangka panjang.

Berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman Sudrajat (2010), yang bergelut dalam dunia praktis di lapangan, munculnya sejumlah persoalan yang mengiringi kegiatan usaha pertambangan di lapangan diantaranya :

a.              Terkorbankannya pemilik lahan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat.

b.             Kerusakan lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Untuk mengambil bahan galian tertentu, dilakukan dengan melaksanakan penggalian. Artinya akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara geologis dalam pembentukannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu.

c.              Ketimpangan sosial

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil dimana keberadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan SD, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah sampai tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan  dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.

Berangkat dari ketiga permasalahan pertambangan tersebut, Sudrajat (2010), menyatakan bahwa dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar (good mining practice). Good mining practice meliputi :

1.             Penetapan wilayah pertambangan,

2.             Penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah,

3.             Aspek perizinan,

4.             Teknis penambangan,

5.             Keselamatan dan kesehatan kerja (K3),

6.             Lingkungan,

7.             Keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah,

8.             pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan,

9.             Rencana penutupan pasca tambang,

10.         Standardisasi.

D.           Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam terus meningkat, akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Syahputra, 2005) Syahputra (2005), menambahkan pula bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan maka, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam dan teknologi ke dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi masa ini dan generasi masa mendatang.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi :

1.             Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

2.             Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

3.             Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

4.             Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

5.             Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan

6.             Perlindungan terhadap kuantitas airtanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemen lingkungan dan tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Orientasi kebijakan lingkungan yang umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan (compliance oriented) dan yang berusaha melebihi standar peraturan tersebut (beyond compliance). Para pemangku kepentingan dalam kegiatan penambangan mineral bukan logam adalah para pengambil kebijakan yang sudah seharusnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan pada level tertinggi.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan peraturan perundangundangan (regulation compliance) merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penalti-denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dll. Kebijakan ini menggunakan metoda reaktif, ad-hoc dan pendekatan end of pipe (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dll). (Purwanto, 2002)

Kebijakan yang berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari cara tradisional dalam menangani isu lingkungan karena cara reaktif, ad-hoc dan pendekatan end of pipe terbukti tidak efektif. Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis diseluruh bagian dunia. (Purwanto 2002). Soerjani (2007), menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku dan perbuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh diobral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologi memang sudah harus ramah lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkungan. Perilaku ekonomi juga harus ramah lingkungan, artinya hemat sumber daya (tenaga, pikiran, materi dan waktu dengan hasil kegiatan yang optimal).

E.            Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1453.K/29/MEM/2000 membagi pendekatan pengelolaan lingkungan ke dalam 3 jenis :

1.             Pendekatan Teknologi

Memuat semua cara/teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan /diperlukan untuk mencegah/mengurangi/menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki/meningkatkan daya dukungnya seperti :

a)             Pencegahan erosi, longsoran dan sedimentasi dengan penghijauan dan terasering.

b)            Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan konservasi lahan.

c)             Mengurangi terjadinya pencemaran pantai laut, apabila lokasi kegiatan terletak ditepi pantai

d)            Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk menahan lumpur oleh aliran permukaan

e)             Membuat cek dam dan turap

f)             Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang

g)            Penataan lahan

2.             Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh pemprakarsa untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi, misalnya :

1.             Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengelolaan lingkungan

a)             Kemudahan/keringanan bea masuk pengadaan peralatan

b)             Keringanan syarat pinjaman/kredit bank

c)             Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya

2.             Penanggulangan masalah sosial, ekonomi dan sosial budaya, antara lain:

a)             Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat

b)             Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya

c)             Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan pola kehidupan dan sumber penghidupan

d)            Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu didahului dengan latihan keterampilan

e)             Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang dikeramatkan masyarakat

3.             Pendekatan Institusi

Pada bagian ini dirinci kegiatan setiap instansi/badan/lembaga lain yang terlibat/ perlu dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanggulangan dampak rencana kegiatan pertambangan umum ditinjau dari segi kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antar instansi/badan/lembaga, misalnya :

a)             Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi antar instansi Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan

b)            Pengawasan baik intern maupun ekstern yang meliputi pengawasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat

c)             Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru

F.            Rehabilitasi Lahan

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan adalah suatu upaya pemanfaatan lahan pasca penambangan melalui rona perbaikan lingkungan fisik terutama pada bentang lahan yang telah dirusak. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan secara ekologis atau difungsikan menurut rencana peruntukannya dengan melihat konsep tata ruang dan kewilayahan secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan bisa dilakukan oleh pengusaha secara langsung mereklamasi lahan atau memberikan sejumlah uang sebagai jaminan akan melakukan reklamasi. Yudhistira, (2008).

Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral pada Tahun 2005 terdapat 186 perusahaan tambang yang masih aktif dengan total luas areal sekitar 57.703 ha dan hanya 20.086 ha yang telah direklamasi oleh para perusahaan yang memperoleh kontrak pada lahan tersebut. Sebagian lahan tersebut dikembalikan kepada petani untuk diusahakan kembali menjadi lahan pertanian. Sebagian pengusaha tidak mereklamasi lahan dan meninggalkan begitu saja.

Almaida (2008), Kewajiban pasca tambang yang bersifat fisik mempunyai dimensi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat dengan pemerintah dan juga usaha pertambangan. Oleh karena itu pengelolaan pasca tambang bukan merupakan masalah fisik, tetapi merupakan political will pemerintah untuk meregulasi secara benar dengan memperhatikan kaidah lingkungan. Kemudian mengimplementasikannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan mengacu kepada falfasah ekonomi dan sosial serta akuntabilitas yang dapat dipercaya.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Pemanfaatan sumber daya alam haruslah tetap berpijak pada kaidah-kaidah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Hal ini akan tercermin dalam implementasigood governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan penuh, sehingga untuk kedepannya harus berhati-hati dalam menentukan kerjasama dengan investor asing. Sumber daya alam yang ada di Indonesia harus berpihak kepada kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarak, peningkatan ekonomi masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri.

Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam hal pengelolaan sumber daya ekonomi strategis sektor pertambangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1)             Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan  belum ada keterbukaan yang berbentuk  kemudahan akses  informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut.

2)             Akuntabilitas, tidak adanya tanggungjawab perusahaan asing terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, sehingga yang terjadi banyak kerusakan alam akibat dari eksploitasi pertambangan yang dilakukan oleh asing, selain kerusakan alam juga terjadi pencemaran lingkungan hidup yang mengancam hajat hidup orang banyak.

3)             Partisipasi, belum adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini sudah terbukti dengan UU no.10/2001, belum memberikan sarana untuk partisipasi masyarakat dlm pembuatan berbagai perat perund-undangan. UU no. 11/1967, tidak memberikan sama sekali kesempatan kepada masy utk turut berpartisipasi di bidang pertambangan. UU no.4/2009, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilanm kebijakan di bidang pertambangan.

4)             Rule of law atau ketidakadilan, penerapan peraturan dan perundang-undangan yang belum jelas, masih banyaknya tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan baik peraturan daerah maupun peraturan pusat.

http://jvccomputer.blogspot.co.id/2015/07/makalah-tentang-tata-kelola-pertambangan.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan